Headnews.id – Di tengah gegap gempita peringatan May Day 2025 di Monumen Nasional, Presiden Prabowo Subianto melontarkan janji politik yang menyita perhatian: akan mengkaji ulang sistem pajak penghasilan untuk para konglomerat dan menghapus sistem outsourcing yang selama ini jadi momok bagi kaum buruh.
Dengan suara tegas di hadapan ribuan buruh dan tiga konfederasi besar—KSPI, KSBSI, dan KSPSI—Prabowo menegaskan niatnya membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang bakal diisi oleh pimpinan serikat buruh, demi menampung dan menyusun kebijakan yang lebih pro-rakyat.
“Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar,” ucapnya lantang, disambut riuh tepuk tangan buruh.
Prabowo menyindir sistem perpajakan yang tidak adil, di mana si kecil dibebani, sementara si besar melenggang ringan. Ia menegaskan, rakyat kecil tidak seharusnya diperas lewat pajak.
“Kalau gajinya kecil, ngapain dipajakin tinggi? Tapi kalau pajaknya kecil, ya udah, bayar dikit-dikit, nggak apa-apa,” katanya, dengan gaya khas blak-blakan yang langsung mengena.
Tak hanya soal pajak, Prabowo juga menyentuh isu sensitif lain: sistem kerja outsourcing. Ia mengakui sistem tersebut tidak ideal dan berniat menghapusnya sesegera mungkin, meski dengan pendekatan bertahap.
“Kita ingin menghapus outsourcing, tidak sekarang, tapi secepat-cepatnya. Saya minta Dewan Kesejahteraan Buruh pelajari ini,” tegasnya.
Namun, Prabowo mengingatkan agar harapan buruh tidak melambung terlalu tinggi tanpa melihat kenyataan di lapangan. Ia menekankan pentingnya menjaga iklim investasi agar lapangan kerja tetap tersedia.
“Kalau nggak ada investasi, nggak ada pabrik. Kalau nggak ada pabrik, kalian nggak kerja,” ucapnya jujur.
Di tengah pidatonya, Prabowo juga membeberkan bahwa pemerintahannya telah menggelontorkan lebih dari Rp500 triliun untuk bantuan rakyat miskin. Namun, ia juga menyoroti kebocoran distribusi bantuan yang kerap salah sasaran.
“Yang nggak butuh malah dapat bantuan, yang butuh malah nggak kebagian—ini nggak benar!” serunya.
Menariknya, meski Prabowo dikelilingi pimpinan konfederasi buruh besar di Monas, sejumlah serikat buruh lain bersama aliansi masyarakat sipil justru memilih turun ke jalan, menggelar aksi protes di depan Gedung DPR RI. Dua panggung, dua narasi. Satu merayakan, satu menggugat.
May Day 2025 jadi ajang unjuk sikap: antara yang memilih berdialog di bawah sorotan kamera, dan yang memilih menyuarakan perlawanan dari balik barikade.
